Beranda

File Terbaru

12-Sep-17
PERDA No. 6 Th. 2017 ttg Hak Keuangan DPRD.pdf
PERDA No. 6 Tahun 2017 ttg Hak Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
12-Sep-17
PERDA No. 5 Th. 2017 ttg Perubahan Perda No. 19 Th 2011 ttg Ret. Izin Tertentu.pdf
PERDA No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda No. 19 Tahun 2017 ttg Retribusi Periz...
12-Sep-17
PERDA No. 4 Th. 2017 ttg Perubahan Perda No. 18 Th. 2011 ttg Ret. Jasa Usaha.pdf
PERDA No. 4 Th. 2017 tentang Perubahan Atas Perda No. 18 Tahun 2011 ttg Retribusi Jasa Usaha
12-Sep-17
PERDA No. 3 Th. 2017 ttg Perubahan Perda No. 17 Th. 2011 ttg Ret Jasa Umum.pdf
PERDA No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda No. 17 Tahun 2011 ttg Retribusi Jasa ...
12-Sep-17
PERDA No. 2 Th. 2017 ttg Perubahan Perda No. 16 Th. 2011 ttg Pajak Daerah.pdf
PERDA No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda No. 16 Tahun 2011 ttg Pajak Daerah
12-Sep-17
PERDA No. 1 Th. 2017 ttg Pencabutan Perda No. 2 Tah. 2008 ttg Kewenangan.pdf
24-May-17
Perwal No. 27 TAHUN 2017 tentang Pemutihan Izin Penggunaan Tanah Makam.pdf
Pemutihan Izin Penggunaan Tanah Makam
24-May-17
Lampiran Perwal No. 2 Tahun 2017 ttg Pedoman Pemberian Bantuan BOS SD.pdf
Lampiran Perwal No. 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian BOS SD

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) akan menghindari politisasi penempatan pejabat baik di pusat maupun di daerah karena pemilihannya menekankan merit system yang menghargai kinerja yang telah dibuat oleh aparatur.

"Sehingga menghasilkan pejabat yang publik yang benar-benar kompeten," kata Kepala Lembaga Administrasi Negara Agus Dwiyanto di Jakarta, Kamis, saat ditanya DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang ASN menjadi Undang-Undang.

 

Hal tersebut tentu tidak baik karena mereka dipilih menjadi pejabat bukan karena kemampuannya namun karena kedekatannya. "Kita ingin politisasi ini dihentikan," katanya disela seminar nasional Masa Depan Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Nantinya, kata Agus, dibentuk panitia seleksi yang independen untuk memilih pejabat. Panitia Seleksi tersebut akan diawasi oleh Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).

UU itu memang mengharuskan pembentukan KASN yang tugasnya mengawasi setiap tahapan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi, mengawasi, mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar, kode etik perilaku pegawai ASN atau PNS.

Dengan adanya sistem tersebut, Agus mengharapkan kinerja instansi tidak terganggu jika pimpinan atau kepala daerah berganti. Untuk di daerah, diharapakan tidak terjadi jika kepala daerahnya ganti maka kepala dinasnya juga diganti. Dengan demikian, kata Agus, tercipta suatu birokrasi yang solid.

Sementara itu Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunanjar, mengatakan UU ASN mampu menciptakan birokrasi yang baik dan melayani.

"UU ASN nantinya akan menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif dan efektif serta dapat menjadi pelayan masyarakat, abdi negara, contoh dan teladan," kata Agun saat membacakan pendapat akhir komisi II di dalam rapat paripurna DPR RI, Jakarta, Kamis.

Hal lainnya yang diatur dalam UU ASN ini adalah batas usia pensiun seorang PNS. Bagi pejabat administrasi PNS, batas usia pensiun yang semula 56 tahun diperpanjang menjadi 58 tahun.

Pejabat pimpinan tinggi (eselon I dan II) adalah 60 tahun. sedangkan batas usia pensiun bagi pejabat fungsional disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan.

Link Tautan Terkait

Statistik Kunjungan

Hari IniHari Ini15
KemarinKemarin43
Pekan IniPekan Ini177
Bulan IniBulan Ini682
KeseluruhanKeseluruhan10643