Beranda

File Terbaru

12-Sep-17
PERDA No. 6 Th. 2017 ttg Hak Keuangan DPRD.pdf
PERDA No. 6 Tahun 2017 ttg Hak Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
12-Sep-17
PERDA No. 5 Th. 2017 ttg Perubahan Perda No. 19 Th 2011 ttg Ret. Izin Tertentu.pdf
PERDA No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda No. 19 Tahun 2017 ttg Retribusi Periz...
12-Sep-17
PERDA No. 4 Th. 2017 ttg Perubahan Perda No. 18 Th. 2011 ttg Ret. Jasa Usaha.pdf
PERDA No. 4 Th. 2017 tentang Perubahan Atas Perda No. 18 Tahun 2011 ttg Retribusi Jasa Usaha
12-Sep-17
PERDA No. 3 Th. 2017 ttg Perubahan Perda No. 17 Th. 2011 ttg Ret Jasa Umum.pdf
PERDA No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda No. 17 Tahun 2011 ttg Retribusi Jasa ...
12-Sep-17
PERDA No. 2 Th. 2017 ttg Perubahan Perda No. 16 Th. 2011 ttg Pajak Daerah.pdf
PERDA No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda No. 16 Tahun 2011 ttg Pajak Daerah
12-Sep-17
PERDA No. 1 Th. 2017 ttg Pencabutan Perda No. 2 Tah. 2008 ttg Kewenangan.pdf
24-May-17
Perwal No. 27 TAHUN 2017 tentang Pemutihan Izin Penggunaan Tanah Makam.pdf
Pemutihan Izin Penggunaan Tanah Makam
24-May-17
Lampiran Perwal No. 2 Tahun 2017 ttg Pedoman Pemberian Bantuan BOS SD.pdf
Lampiran Perwal No. 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian BOS SD

Keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional  (JDIHN) di era globalisasi dan reformasi yang mengedepankan penegakkan supermasi hukum sangat diperlukan dan kualitasnya harus ditingkatkan dengan merubah pola pikir dan budaya kerja. Masyarakat menghendaki adanya keterbukaan dan kebebasan untuk memperoleh informasi. Pemerintahan harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik, cepat, tepat, akurat dan tidak berbelit-belit, sehingga masyarakat terpenuhi kebutuhannya dan tidak merasa dipersulit.

Begitu juga, peran teknologi informasi sangat  menentukan  sekali dalam pemenuhan kebutuhan informasi publik, sehingga  pelayanan informasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi berupa jaringan/network mengenai  dokumentasi dan informasi hukum nasional.

Untuk  keseragaman informasi hukum antara Pemerintah Pusat dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota, diperlukan suatu jaringan hukum yang terintegrasi sehingga dapat memberikan layanan yang optimal bagi masyarakat. Dengan adanya jaringan yang terintegrasi diharapkan tidak ada lagi alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak mengupload semua kebijakan dan peraturan dari pemerintah pusat.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) adalah wadah  pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. (Pasal 1 angka 1, Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional)

Adapun tujuan dari JDIHN ini adalah :

  1. Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan instansi lainnya;
  2. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  3. Mengembangkan kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antara sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
  4. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab.

Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan, baik dalam  pengaturan maupun  pelayanan, harus didasarkan pada peraturan perundangan-undangan atau berdasarkan legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahannya tanpa dasar kewenangan.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional merupakan salah satu landasan hukum terhadap ketatalaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ada pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Seperti halnya  layanan bidang hukum, masyarakat menghendaki tersedianya bahan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan dapat diakses secara mudah, cepat, tepat dan akurat melalui media online atau media lainnya

 

Link Tautan Terkait

Statistik Kunjungan

Hari IniHari Ini15
KemarinKemarin43
Pekan IniPekan Ini177
Bulan IniBulan Ini682
KeseluruhanKeseluruhan10643