Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Magelang

Saturday, November 27 2021

SOSIALISASI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

 Pemerintah Kota Magelang melalui Bagian Hukum Setda Kota Magelang menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada Hari Kamis tanggal 18 November 2021 bertempat di Gedung Adipura Kencana Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Magelang Jl. Sarwo Edy Wibowo No.2 Magelang dan dibuka oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kota Magelang Ibu Prawerti Prajnajati, SH,MH.

Sosialisasi dihadiri oleh kurang lebih 60 peserta sosialisasi, perwakilan dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dan perwakilan dari Puskesmas di Kota Magelang.

Para Narasumber pada acara Sosialisasi tersebut adalah:

  1. Atang Kustiono,ST (Anggota DPRD Kota Magelang);
  2. Adi Candra Pamungkas,A.Md (Anggota DPRD Kota Magelang);
  3. Ir.Kukuh Sari Pamungkas,MT (Kabag Organisasi Setda Kota Magelang); dan
  4. Anik Katarina, SE (Kasubag Kelembagaan dan Analisis Jabatan pd  Bagian Organisasi).

Beberapa Perubahan Susunan Perangkat Daerah Kota Magelang dilakukan terhadap:

  1. Penataan kelembagaan Perangkat Daerah kesatuan bangsa dan politik.
  2. Penyesuaian unit organisasi rumah sakit Daerah menjadi unit organisasi bersifat khusus.
  3. Penyesuaian nomenklatur Inspektorat menjadi Inspektorat Daerah.

Sedangkan Perubahan Susunan Perangkat Daerah Kota Magelang yang dilakukan, yaitu mengenai:

  1. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klasifikasi A, untuk melaksanakan penanganan dan penanggulangan bencana di Kota Magelang.
  2. Penggabungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, untuk mewujudkan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien.